Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyatakan bahwa outstanding utang Indonesia mencapai Rp8.041 triliun per November 2023, tetap dalam batas yang aman.
Suminto menekankan bahwa untuk menilai efektivitas utang pemerintah, tidak hanya melibatkan aspek nominal, tetapi juga memerhatikan berbagai indikator lainnya.
Rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) yang saat ini mencapai 38,11 persen menjadi indikator positif, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Begitu juga dengan risiko nilai tukar, proporsi utang Indonesia dalam valuta asing (valas) menurun menjadi 27,5 persen per November 2023.
Dalam hal risiko refinancing, rata-rata tenor utang pemerintah sekitar 8,1 tahun, menciptakan ketahanan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, dari sisi market risk, sekitar 82 persen utang pemerintah memiliki fixed rate, mengurangi sensitivitas terhadap pergerakan suku bunga di pasar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa pembiayaan utang pada tahun 2023 mencapai Rp407 triliun, mengalami penurunan 41,5 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Meskipun di bawah target APBN 2023, realisasi ini dianggap mencerminkan konsolidasi fiskal dan pulihnya ekonomi nasional.
“Dibandingkan tahun 2022, di mana pembiayaan utang mencapai Rp696 triliun, realisasi 2023 kemarin pembiayaan turun 41,5 persen,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa.
Meski realisasi pembiayaan utang berada di bawah target, perbandingan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif.
Realisasi pembiayaan terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp308,7 triliun dan pinjaman Rp98,2 triliun.
Secara keseluruhan, manajemen utang Indonesia memperlihatkan posisi yang kuat dengan risiko yang terkendali. Tingkat imbal hasil (yield) SBN terkendali, dan cost of fund dapat dijaga dengan efisien di tengah dinamika global dan volatilitas pasar keuangan.
