Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Dalam debat keempat Pilpres 2024, Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud Md, menyatakan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang telah diberikan. Namun, fakta di lapangan memberikan pandangan yang berbeda.
“Reforma agraria itu ada tiga yaitu legalisasi, redistribusi, pengembalian klaim-klaim atas tanah. Yang ini belum satu pun sertifikat untuk redistribusi, yang ada baru legalisasi, orang sudah punya tanah lalu diberi sertifikat, yang redistribusi belum ada," kata Mahfud.
Dilansir dari Antara, Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Masitoh Nur Rohma, menunjukkan bahwa penyerahan sertifikat redistribusi tanah sudah pernah dilakukan.
Contohnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI Purn Hadi Tjahjanto, memberikan sertifikat redistribusi tanah kepada ratusan warga Desa Tambaksari pada Desember 2022. Warga ini telah mengelola tanah sejak tahun 1945 dan mendapatkan legalitas tanah melalui sertifikat redistribusi.
Data ATR/BPN hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa target redistribusi tanah sebesar 4,5 juta hektar, namun baru tercapai 1,61 juta hektar atau sekitar 35,79 persen dari target.
Meskipun belum mencapai target, kenyataannya sudah ada sertifikat redistribusi tanah yang diberikan kepada masyarakat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan pernyataan Mahfud Md terkait belum adanya satu pun sertifikat redistribusi tanah. ***
