Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Beberapa hari lalu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memutasi beberapa pejabatan eselon II sampai eselon IV.
Tindakan yang sering gonta-ganti tersebut dinilai sangat kontrap produktif bagi kenerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup NTB.
Hal ini disampai juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, R Rahadian Soedjono saat rapat Raperda Penanggung Jawaban Pelaksanaan APBD anggaran 2022 di sidang paripurna DPRD NTB, Rabu (05/07).
"Kebijakan gubernur melakukan yang terlalu sering dalam waktu singkat sangat kontra produktif bagi kenerja SKPD," katanya.
Selain itu, ada juga pejabat merangkap jabatan guna mengisi kekosongan. Sementara pejabatan yang ditunjuk belum tentu mengusai permasalahan yang ada.
