Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Pemprov NTB dan DPRD NTB melaksanakan penyehatan APBD dengan cara merasionalisasikan belanja modal dan belanja barang yang diserahkan sesuai dengan apa yang direkomendasikan BPK.
Hasil rasionalisasi nantinua bakal terlihat dalam postur anggaran yang akan disepakati dalam Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD 2023.
Asisten 3 Setda Provinsi NTB, Wirawan mengatakan ,TAPD dan Banggar DPRD sudah menyepakati besaran angka rasionalisasi senilai Rp100 milyar. Kesepakatan ini nantinya akan tertuang dalam KUA PPAS Perubahan APBD 2023.
“Ini angka yang cukup besar, sehingga apresiasi patut kita berikan kepada DPRD atas pemahamannya,” katanya dalam siaran resminya diterima di Mataram, Minggu (03/09).
Ha ini ditempuh untuk menyesuaikan target belanja 2023 dengan potensi realisasi pendapatan, sehingga tidak menimbulkan gap yang besar di akhir tahun.
"Dengan rasionalisasi sebesar ini, kita harus optimis bahwa langkah penyehatan APBD akan segera nampak hasilnya," katanya.
Target pada objek pendapatan yang dipastikan tidak akan terealisasi seperti pendapatan dari sewa lahan Gili Trawangan telah dirasionalisasi disesuaikan dengan potensi realisasinya.
Sekali lagi jika seluruh target pendapatan termasuk pendapatan dari bagi hasil laba bersih PT. AMNT masuk sesuai target, maka bisa dikatakan langkah penyehatan APBD 2023 akan terlaksana secara optimal.
Hal ini jadi tanggung jawab bersama Pemprov NTB dan DPRD NTB untuk melakukan koordinasi dengan para pihak seperti PT.AMNT, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk merealisasikan setoran bagi hasil laba bersih ini.
Namun demikian, TAPD bersama Banggar DPRD juga sudah melakukan simulasi, jika target pendapatan ini tidak sepenuhnya terealisasi. Jika pun terjadi hal seperti itu, kewajiban kepada pihak ketiga yang diluncurkan ke tahun 2024, nilainya jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban yang harus ditanggung APBD 2023. Dan sumber pembayaran pun nantinya jelas, yakni sumber pendapatan yang tidak tertagih tahun ini akan ditetapkan kembali sebagai target APBD 2024.
Ketika ditanya, apakah langkah rasionalisasi ini tidak menggangu kewajiban pembayaran hutang kontraktual 2022 yang sampai saat ini masih tersisa. Asisten 3 menyatakan, langkah ini sedikitpun tidak mengganggu. Pembayaran hutang 2022 terus berproses dan tuntas tahun ini. ***
