NTB Raih Predikat Tindaklanjut Temuan Irgendagri Paripurna 100 Persen Ketiga Kali

Dalam rakornas tersebut, terdapat materi arah kebijakan pengawasan yang dijelaskan narasumber dari Irjen Kemendagri mengenai Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2024 yang difokuskan pada pengendalian inflasi daerah, kemiskinan ekstrim, tingkat pengangguran terbuka, investasi dan pelayanan publik, dan penanganan stanting.

Narasumber lainnya menjelaskan tentang pengawasan pelayanan publik, capaian SPM, pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan BUMD.

Dalam forum Rakornas tersebut, Forum Inspektur Provinsi melakukan diskusi terfokus pada upaya peningkatan kinerja pengawasan pemerintahan.

Beberapa rekomendasi usulan yang menjadi perhatian untuk diperbaiki adalah kuantitas auditor dan P2UPD, sistem penjenjangan, diklat dan pemenuhan anggaran sesuai peraturan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan APIP harus diberikan anggaran minimal 0,56 persen dari total APBD.

Diharapkan, agar hal ini dikawal oleh Irjen Kemendagri dalam proses evaluasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tujuannya meningkatkan kualitas pengawasan yang berujung pada terjaminnya kualitas pelaporan dan pelaksanaan pemerintahan daerah. ***