Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, yang saat ini dipimpin oleh Penjabat Gubernur Lalu Gita Ariadi, untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, Abdul Hafid, menjelaskan bahwa mengingat Pemprov NTB tidak memiliki rakyat langsung, penting bagi mereka untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-NTB.
"Karena Pemprov NTB tidak punya rakyat langsung, maka yang harus dikuatkan itu adalah fungsi koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kota dan kabupaten se-NTB," tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, Abdul Hafid di Mataram, Jumat (20/10).
Dalam menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi ini, Hafid menekankan perlunya Pj Gubernur NTB memiliki pejabat-pejabat yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang mumpuni. Mereka harus dapat bekerja secara kompak berdasarkan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
Menurut Hafid, perencanaan dan realisasi pembangunan harus seimbang dan berkolaborasi.
Pemprov dan pemda kabupaten dan kota perlu berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan program pembangunan agar dapat memberikan dampak yang luas dan mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam pelaksanaan program pembangunan, Hafid menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki standar ukuran yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dampak pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
Hafid juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat, terutama di Pulau Sumbawa.
Menurutnya, investasi dalam pengembangan infrastruktur jalan dan manajemen aset daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat seperti dilansir dari Antara. ***
