DPRD Tuntut Pj Gubernur NTB Buat Rombak OPD Tak Becus Kerja

MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Najamudin Moestafa, menekankan perlunya Penjabat Gubernur NTB, Gita Ariadi, untuk segera melakukan perombakan jajaran pejabat pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya normalisasi tata kelola birokrasi. Najamudin menyatakan bahwa kondisi birokrasi Pemprov NTB dalam lima tahun terakhir menunjukkan struktur yang tidak sehat dan kinerja yang lemah.

Menurut Najamudin, penurunan angka kemiskinan di NTB hanya sebesar 0,78 persen selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah. Ia juga menyoroti struktur birokrasi yang dianggap tidak sehat karena rentetan mutasi yang terlalu banyak, mencapai 40 kali, dan mengakibatkan kultur dan psikologi birokrasi yang buruk.

"Naturalisasi pegawai" dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi juga menjadi sorotan Najamudin. Ia mencontohkan istri kedua Gubernur Zul yang awalnya hanya staf biasa tetapi tiba-tiba dilantik menjadi pejabat eselon III tanpa proses asesmen yang layak.

Peningkatan status penanganan perkara dugaan korupsi proyek sumur bor irigasi pertanian senilai Rp1,13 miliar ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur juga mencuat dalam pernyataan Najamudin. Ia menyoroti kinerja birokrasi yang dinilai lemah dan menegaskan bahwa mutasi pejabat Pemprov NTB adalah keharusan.

"Data-data dan angka-angka itu jelas menunjukkan bahwa birokrasi Pemprov NTB dalam lima tahun terakhir telah gagal total. Oleh karena itu, untuk bisa NTB Maju dan Melaju, mutasi pejabat Pemprov NTB adalah sebuah keharusan. SDM di pemerintahan ini harus dirombak," tegas Najamudin.

Ia juga mencatat adanya utang Pemprov NTB kepada kontraktor yang belum terselesaikan dan defisit APBD sebesar Rp650 miliar, menegaskan bahwa perombakan birokrasi perlu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

Najamudin menilai mutasi dan perombakan jajaran pejabat Pemprov NTB merupakan langkah terbaik bagi Penjabat Gubernur NTB untuk membuktikan komitmennya terhadap reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dilansir dari Antara. ***