Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Ratusan pegawai honorer daerah (Honda) di Lombok Timur menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati setempat pada Senin kemarin.
Mereka menuntut pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) menyusul ketidakhadiran tunjangan tersebut pada Lebaran tahun 2024 ini.
Salah seorang guru dari kecamatan Keruak, Kusnadi, menyampaikan kekecewaannya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2024 yang tidak mengatur pemberian gaji ke-13 dan THR bagi tenaga honorer serta guru honorer.
"Tahun-tahun sebelumnya kami selalu menerima THR dan selalu dianggarkan, tetapi tahun ini kami tidak diberikan, sehingga kami melakukan aksi demo," ungkap Kusnadi.
Para pegawai honorer ini tetap berharap agar tahun 2024 mereka diberikan THR seperti tahun-tahun sebelumnya dan selalu dianggarkan setiap tahunnya.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) H. Hasni menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi PP 14/2024, THR hanya diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tidak termasuk tenaga honorer.
Namun, Pemkab Lombok Timur sedang mencari regulasi dan formulasi terkait tuntutan para pendemo ini. Hasni menegaskan bahwa masalah ini akan didiskusikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dilaporkan ke bupati.
Dia juga menyatakan bahwa permasalahan ini akan dikonsultasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencari solusi, sambil berharap adanya pandangan dari BPKP.
Menurut Hasni, dalam PP tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menegaskan bahwa THR dan gaji ke-13 tidak diberikan kepada non-ASN, tetapi hanya kepada ASN dan PPPK.***
