Network
Lombok Timur- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mengadakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Kabupaten Lombok Timur pada Kamis, 27 Juli 2023 di Aula Rinjani Waterpark, Selong.
Rapat dihadiri oleh Instansi terkait pengawasan orang asing, mulai dari Kepolisian, TNI, Kepala Badan/Dinas Pemerintah Daerah hingga Camat di Kabupaten Lombok Timur.
Rapat TIMPORA Kabupaten Lombok Timur dengan tema "Membangun Sinergitas dan Kolaborasi Penegakan Hukum untuk Peningkatan Investasi di Wilayah Kabupaten Lombok Timur ini dibuka oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Yan Welly Wiguna.
Baca Juga: Sering Dikritik Wisatawan Mancanegara, Cidomo Mau Diganti Mobil Listrik di Gili Trawangan
Dalam sambutannya, Welly menyampaikan, pengawasan terhadap orang asing di wilayah NTB khususnya Lombok Timur tidak dapat terlaksana dengan maksimal tanpa bantuan dari berbagai stakeholder terkait.
"SDM yang kami miliki sangat terbatas untuk dapat melakukan Pengawasan terhadap orang asing di seluruh wilayah Pulau Lombok, sehingga kami sangat berharap sinergi dan kolaborasi kita semua sebagai anggota TIMPORA dapat terjalin dan semakin kuat sehingga kita bisa mewujudkan pengawasan terhadap orang asing yang optimal."
"Di masa saat ini, kedatangan orang asing di wilayah Indonesia merupakan hal yang tidak bisa kita hindari, namun selain membawa manfaat dari investasi dan kegiatan yang mereka lakukan di Indonesia, orang asing juga acap kali menyebabkan permasalahan bagi masyarakat kita sehingga Pengawasan Orang Asing menjadi salah satu hak krusial yang perlu sekali kita lakukan" Sambungnya.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Lahan Eks Lombok City Center, Kajati NTB: Tunggu Tanggal Mainnya
Selanjutnya Rapat TIMPORA dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber yaitu Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Putu Agus Eka Putra.
Dalam penyampaiannya, Putu Agus menyampaikan bahwa pentingnya kegiatan Rapat TIMPORA ini sebagai wadah dan sarana untuk pertukaran informasi dan koordinasi dengan sesama anggota TIMPORA sehingga bisa bersama-sama melakukan tugas dan fungsi pengawasan terhadap orang asing dengan maksimal sesuai amanat dari Undang-Undang.
