BERITA MANDALIKA - Afghanistan yaitu Taliban melanggar janjinya kepada dunia dengan diskriminasi dan membatasi wanita untuk tetap tinggal di rumah.
Otoritas Taliban ini melakukan diskriminasi dengan melarang para remaja khusunya perempuan untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Akses pendidikan yang seharusnya bisa diterima oleh siapapun ini dilanggar. Dilaporkan juga bahwa Taliban telah mencari wanita-wanita bekas musuh mereka untuk kemudian dipenjara dan bahkan dibunuh.
Wanita Afghanistan seharusnya tidak diizinkan bekerja bersama pria, kata seorang tokoh senior di Taliban yang berkuasa, sebuah posisi yang, jika diterapkan secara resmi, akan secara efektif melarang mereka bekerja di kantor-kantor pemerintah, bank, media, perusahaan dan seterusnya.Waheedullah Hashimi, seorang tokoh senior di Taliban yang dekat dengan kepemimpinan, mengatakan hal tersebut kepada Reuters.
Dia menegaskan bahwa kelompok itu akan sepenuhnya menerapkan versi syariahnya, atau hukum Islam, meskipun ada tekanan dari komunitas internasional untuk mengizinkan perempuan memiliki hak untuk bekerja di tempat yang mereka inginkan.
Sejak gerakan itu meraih kekuasaan bulan lalu, para pejabat Taliban mengatakan perempuan akan dapat bekerja dan belajar dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan Afghanistan berada dalam "fase baru dan berbahaya" sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia.Pelanggaran Hak Azasi mulai dipertontonkan oleh penguasa baru Afghanistan ini, terutama dilakukan kepada wanita dan para remaja putri serta perempuan-perempuan yang pernah memusuhi mereka.
"Hal tersebut bertentangan dengan janji bahwa Taliban akan menberikan jaminan dan menegakkan hak-hak perempuan, namun selama tiga minggu terakhir, perempuan malah semakin dikucilkan dari ruang publik," katanya kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.
Sementara itu di beberapa tempat, anak perempuan di atas 12 tahun dilarang sekolah dan perempuan disuruh tinggal di rumah, katanya.
Hal tersebut merupakan kemunduran ke aturan opresif Taliban antara 1996-2001 sebelum invasi pimpinan AS yang menggulingkan mereka.
Selain itu Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet menunjuk pada janji lain yang dilanggar oleh Taliban yaitu tentang pemberian amnesti kepada mantan pegawai negeri dan petugas keamanan yang terkait dengan pemerintah sebelumnya dan melarang penggeledahan dari rumah ke rumah.
PBB juga telah menerima beberapa tuduhan pencarian terhadap mereka yang bekerja dengan perusahaan AS dan pasukan keamanan sementara beberapa staf PBB telah melaporkan peningkatan serangan dan ancaman, tambahnya.