Network
BERITA MANDALIKA - Australia mengatakan akan terus memberikan pelatihan militer, melakukan latihan bersama dan mengekspor senjata ke Indonesia meskipun ada peningkatan kekerasan dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, di ujung timur kepulauan, di mana konflik telah bergemuruh selama beberapa dekade.
Departemen Pertahanan Australia mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah Anthony Albanese, yang terpilih pada bulan Mei lalu bakal terus memasok senjata ke pasukan Indonesia dan memberi mereka pelatihan militer.
“Indonesia adalah salah satu mitra terpenting Australia. Australia akan terus melakukan latihan bersama, memberikan pelatihan militer dan kebijakan, dan – sesuai dengan undang-undang yang sesuai – mengekspor peralatan militer ke Indonesia,” kata Anthony Albanese dikutip dari Al Jazeera.
Terlepas dari beberapa bidang yang sulit, Australia telah memiliki hubungan militer yang lama dengan Indonesia, termasuk pelatihan bersama dan pasokan senjata, dengan Thales Australia menjual tiga pengangkut pasukan Bushmaster ke Kopassus, pasukan elit Indonesia, pada tahun 2014.
Unit militer, seperti Kopassus, melakukan latihan bersama dengan SAS Australia, pasukan khusus negara itu, sementara Detasemen 88 — juga dikenal sebagai Densus 88, pasukan kontraterorisme yang dibentuk setelah Bom Bali 2002 — mendapat dana dan pelatihan dari baik Australia maupun Amerika Serikat.
Inisiatif semacam itu telah dikreditkan dengan mengurangi ancaman dari kelompok garis keras, tetapi pasukan Indonesia tetap di bawah pengawasan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Papua Barat, di mana masyarakat adat telah berjuang untuk kemerdekaan selama 50 tahun.
Indonesia pindah ke wilayah yang kaya sumber daya pada awal 1960-an, meresmikan kontrolnya melalui referendum kontroversial yang disetujui PBB pada tahun 1969.
Di tengah perlawanan bersenjata dari pejuang kemerdekaan Papua Barat seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang dilaporkan menargetkan warga sipil Indonesia, lebih banyak unit militer dan pasukan khusus dikirim ke daerah tersebut.
Meskipun daerah itu relatif damai pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid, keterlibatan militer Indonesia tetap ada selama pemerintahan presiden lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo, yang sekarang berada di masa jabatan keduanya.
