Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin mendekat, dan sejumlah informasi terkait penyelenggaraan mulai meramaikan pembicaraan. Mulai dari rincian gaji untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pantarlih, hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah diungkap.
Dalam struktur penyelenggaraan Pemilu, Badan Ad Hoc terdiri dari PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS. Rincian gaji bagi para petugas Badan Ad Hoc tersebut telah diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, yang mencakup PPK dengan gaji ketua Rp 2,5 juta dan anggota Rp 2,2 juta.
Berikut rincian gaji untuk PPS Pemilu 2024:
- Ketua: Rp 1,5 juta
- Anggota: Rp 1,3 juta
- Sekretaris: Rp 1,15 juta
- Pelaksana: Rp 1,05 juta
Sementara itu, gaji Pantarlih Pemilu 2024 diatur sebesar Rp 1 juta. Gaji KPPS Pemilu 2024 mencakup ketua, anggota, dan satlinmas, dengan perbedaan nominal antara Pemilu dan Pilkada 2024.
Tidak hanya gaji, petugas Badan Ad Hoc juga mendapatkan santunan kecelakaan kerja dengan besaran bervariasi, termasuk santunan meninggal dunia, cacat permanen, luka berat, luka sedang, dan bantuan biaya pemakaman.
Meskipun Pendaftaran PPK dan PPS telah selesai, KPU akan membuka pendaftaran KPPS Pemilu 2024 pada Desember 2023-Januari 2024, khusus untuk lulusan SMA sederajat. Syarat rekrutmen melibatkan pertimbangan skil, kompetensi, dan kesehatan mental serta fisik. Pendaftar harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti usia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, dan memiliki integritas serta pribadi yang kuat.
Dalam menanggapi proses rekrutmen, anggota KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, menekankan pentingnya kesehatan sebagai perhatian khusus. KPU memfokuskan pada tiga indikator utama dalam rekrutmen KPPS 2024, yaitu skil, kompetensi, dan kondisi kesehatan jasmani serta rohani. Dengan syarat pendaftaran yang telah ditetapkan, KPU berharap untuk mendapatkan tim penyelenggara yang terbaik untuk memastikan kelancaran Pemilu 2024.***
