Wakil Ketua KPK : Mahalnya Biaya Politik Jadi Pemicu Korupsi di Daerah

- 3 Juli 2023, 22:19 WIB
 Ilustrasi Korupsi. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Agus Eko Purnomo membeberkan peran Rektor Unud berinisial INGA dalam dalam dugaan Korupsi Dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)
Ilustrasi Korupsi. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Agus Eko Purnomo membeberkan peran Rektor Unud berinisial INGA dalam dalam dugaan Korupsi Dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) /Tabanan Bali /Pixabay.com/Sajinka2

MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai modal yang tinggi yang dikeluarkan para calon kepala daerah jadi pemicu terjadinya korupsi di daerah.

 

"Kenapa banyak kepala daerah yang terjerat korupsi? Karena biaya politik kita yang sangat mahal," kata Alexander dalam Media Gathering Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Hotel Pullman Jakarta, Senin (03/07).

 

Mahalnya. iaya politik ini banyak membuat kepala daerah terjerat kasus kopupsi usai terpilih.

 

Berdasarkan survei yang dilakuka. KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mahar yang dikeluarkan ketika mau jadi bupati bupati atau wali kota  saja mencapai Rp20-30 miliar.

 

"Kalau mau menang harus dilipatgandakan Rp50-Rp70 miliar, tergantung daerah, apakah daerah kaya akan sumber daya alam, akan lebih tinggi lagi," katanya

Halaman:

Editor: Hayyan


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah