Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT- Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menyatakan bahwa partainya menunggu langkah etika politik dari Gibran Rakabuming Raka terkait dengan pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.
Hal ini menyusul keputusan Gibran untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Menurut Basarah, tanpa surat resmi pemberhentian Gibran dari DPP PDIP, secara etika politik dan dalam pandangan publik, Gibran dianggap telah keluar dari PDIP Perjuangan.
"Ketika dia menjadi salah satu elit di PDIP Perjuangan, saya yakin Mas Gibran telah memahami aturan partai, anggaran dasar, dan mekanisme partai dalam pengambilan keputusan," ungkap Basarah Basarah usai agenda pertemuan dengan Council of Asian Liberal and Democrat (CALD), di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (28/10).
Basarah menegaskan bahwa setelah PDIP, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, telah menetapkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung dalam Pemilihan Presiden 2024, maka seluruh kader partai, termasuk Gibran, diharapkan mematuhi keputusan tersebut.
"Ketika Gibran keluar dari jalur keputusan yang telah diputuskan oleh Ibu Mega Soekarnoputri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, secara konstitusi partai, dia dianggap melakukan pembangkangan," jelasnya.
PDI Perjuangan sekarang menunggu tindakan etika politik dari Gibran terhadap Megawati Soekarnoputri dan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Basarah menyebut bahwa partai telah memberikan dukungan besar terhadap Gibran sebagai bakal calon wakil presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.
"Sebagaimana kata Mas Rudi Solo (Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo), jika seseorang datang dengan tampang, maka mereka harus pergi dengan kepala tegak," pungkas Basarah dilansir dari Antara. ***
