Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo memberikan arahan yang tegas kepada kepala daerah di seluruh Indonesia, mengenai penggunaan anggaran tak terduga untuk mengintervensi inflasi yang sedang meningkat seiring dengan kenaikan harga beras.
Pernyataan ini disampaikan saat pertemuan dengan para kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin (30/10).
Jokowi menekankan bahwa anggaran tak terduga adalah alat yang sah dan dapat digunakan dalam situasi ini, karena telah diatur oleh hukum. "Saya menanyakan bahwa itu ada payung hukumnya jangan ragu menggunakan anggaran tak terduga. Apabila yang namanya inflasi itu naik, apabila ada harga-harga naik, (maka) segera grojok (sediakan) pasokannya," kata Jokowi.
Dia juga mengungkapkan bahwa harga beras rata-rata di tingkat nasional telah naik sebesar 19,8 persen dibandingkan dengan tahun 2022, serta naik 2,5 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Presiden Jokowi juga memberikan peringatan kepada kepala daerah agar memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga bahan pangan.
Menurutnya, inflasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota masih dapat dikendalikan dalam rentang 1,1 hingga 5,2 persen.
Jokowi menekankan bahwa jika inflasi mendekati batas atas, pemerintah daerah harus segera mencari solusi. Ini termasuk memastikan ketersediaan stok di pasar dan meninjau tempat produksi jika terdapat kelangkaan komoditas di pasaran.
Dia juga mengajak kepala daerah untuk tidak hanya terjebak dalam rutinitas harian, melainkan aktif mencari sumber produksi pangan yang harganya sedang naik, sehingga dapat menjaga inflasi tetap terkendali.
"Lihat pasar, lihat stok di kabupaten, di provinsi. Cek, lihat, jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi sehari hari; yang penting-penting kita harus cek terlebih dahulu. Ini beres, baru kerjakan administrasi. Memang di pasar ada yang naik, ada yang turun; tetapi urusan harga, tolong betul-betul dikendalikan," ujar Jokowi dilansir dari Antara.
