Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dengan tegas memperingatkan bahwa kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi di wilayahnya akan diambil tindakan tegas. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada hari Senin (6/11).
Tito menyatakan bahwa peringatan ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang dikeluarkan saat pertemuan di Istana Negara. "Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan penjabat (pj)," ujar Tito.
Menteri Dalam Negeri mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah yang tidak mampu mengatasi inflasi telah diganti sebelumnya, dan ia berkomitmen untuk terus melaksanakan tindakan tegas serupa di masa depan.
Pentingnya masalah inflasi semakin terlihat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa komoditas beras menjadi penyumbang terbesar pada tingkat inflasi tahunan Oktober 2023, mencapai 2,56 persen.
Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi tahunan pada Oktober 2023 adalah 2,56 persen, menunjukkan peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,75 pada Oktober 2022 menjadi 115,64 pada Oktober 2023.
Dalam pemetaan inflasi berdasarkan wilayah, seluruh kota yang tercatat mengalami inflasi tahunan, dengan 54 kota mencatatkan IHK lebih tinggi dari inflasi nasional.
Kota dengan tingkat inflasi tertinggi termasuk Kota Tanjung Pandan dengan inflasi sebesar 5,43 persen.
Beberapa komoditas seperti tarif angkutan udara, ikan segar, beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras, berkontribusi pada tingkat inflasi yang signifikan di kota tersebut.
Penegakan pengendalian inflasi di tingkat daerah menjadi prioritas, dan Tito Karnavian menegaskan kembali bahwa kepala daerah harus memberikan perhatian khusus untuk mengatasi masalah ini guna mencegah tindakan tegas yang mungkin diambil dilansir dari Antara. ***
