Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Dalam suatu kesepakatan yang dihasilkan dari Rapat Kerja, Kementerian Agama dan DPR sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 H/2024 M. Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, memimpin rapat tersebut di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, dan menyatakan bahwa Panja ini akan membahas asumsi dasar dan komponen BPIH.
Moekhlas Sidik akan menjadi ketua Panja BPIH 1445 H/2024 M. Sebagai titik awal pembahasan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp105.095.032,34 untuk tahun mendatang. Anggaran ini akan terbagi dalam dua komponen, yakni Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan langsung kepada Jemaah Haji, dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat (optimalisasi).
Dalam penyusunan usulan BPIH, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar kurs dollar terhadap rupiah sebesar Rp16.000 dan nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266. "Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik, dengan biaya yang wajar," ungkap Menteri Agama.
BPIH sendiri digunakan untuk membiayai berbagai komponen, termasuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan berbagai layanan terkait perjalanan haji. Menteri Agama menekankan bahwa prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan utama dalam menentukan komponen BPIH.
Dalam konteks embarkasi, terdapat 14 embarkasi yang akan digunakan, mencakup daerah seperti Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, Solo, hingga Lombok. Kuota jemaah haji Indonesia pada tahun 2024 adalah sebanyak 241.000, terbagi dalam 221.720 kuota haji reguler dan 19.280 kuota haji khusus. Panja BPIH juga ditugaskan untuk membuat skenario-skenario pelayanan optimal di tengah pengurangan jumlah petugas yang signifikan.
Menag menambahkan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota petugas, sehingga pelayanan terbaik dapat diberikan kepada jemaah. Kesepakatan ini mencerminkan upaya serius pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi. ***
