Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Agama bersiap melaksanakan seleksi petugas haji daerah (PHD) 2024, seperti yang diumumkan dalam Rapat Koordinasi Rekrutmen PHD 1445 H/2024 M.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Staf Ahli Menag Bidang Hukum dan HAM Abu Rokhmad, Staf Khusus Bidang Pengawasan dan Hukum Abdul Qodir, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Ahmad Abdullah, Direktur Bina Haji Arsad Hidayat, serta perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Itjen Kemenag RI. Para kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi dari seluruh Indonesia dan para Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag juga turut serta.
Dalam pembukaan kegiatan, Staf Ahli Menag Abu Rokhmad menekankan pentingnya keterpaduan antara PHD dengan petugas kloter, mulai dari proses Bimbingan Teknis hingga pelayanan kepada jemaah haji. "PHD harus bersinergi dengan petugas kloter mulai dari tanah air sampai di Arab Saudi," ungkap Abu Rokhmad di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Direktur Bina Haji Arsad Hidayat menyatakan bahwa proses seleksi petugas akan dilakukan pada Januari 2024 dengan total 1.572 kuota yang tersedia untuk petugas haji daerah.
Kuota PHD ini terbagi dalam tiga fungsi, yakni Pelayanan Umum, Pelayanan Bimbingan Ibadah, dan Pelayanan Kesehatan.
Seleksi PHD akan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
"Seleksi PHD sebagai media untuk memilih calon-calon petugas yang profesional dan sebagai salah satu perangkat kloter dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kepada jemaah haji," jelas Arsad.
Arsad juga berharap agar kinerja PHD tahun 2024 dapat lebih baik, terutama mengingat akan ada lebih dari 45 ribu jemaah haji lansia yang akan diberangkatkan ke tanah suci pada operasional haji tahun 2024.
Rapat ini turut membahas aspek teknis terkait proses seleksi, termasuk rambu-rambu seleksi PHD, proses yang jelas dan terukur, serta upaya untuk meminimalisir kesulitan dalam pelaksanaan seleksi. ***
