Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah resmi membentuk Tim Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nasional tahun 2024 yang diketuai oleh Adian Napitupulu.
Langkah strategis ini diresmikan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Saat ini sudah dibentuk Tim Pemenangan Pilkada secara nasional yang sudah ditandatangani SK-nya oleh Ketua Umum PDIP," kata Adian dalam jumpa pers jelang hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Sabtu.
Sebagai Ketua Tim Pemenangan, Adian melaporkan bahwa PDIP siap mengusung sendiri pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di 142 kabupaten/kota pada 11 provinsi di Indonesia.
"Di luar daripada itu, kita membangun kerja sama dengan partai-partai yang lain," tambahnya.
Untuk daerah di mana PDIP tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri, Adian menyatakan bahwa PDIP terbuka untuk bekerja sama dengan partai politik lain, termasuk dengan partai dari koalisi berbeda saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kerja sama ini akan didasari oleh kesamaan tujuan, ideologi, dan keberpihakan.
“Selama dia bisa diajak bekerja sama dengan tujuan yang sama, berangkat dari ideologi yang sama, keberpihakan yang sama, tujuan yang sama, bermuara pada negara kesatuan yang sama dan sebagainya. Sampai hari ini kita terbuka berkoalisi dengan Demokrat, Golkar, dan lain-lain dengan batasan tadi,” jelas Adian.
Adian juga menegaskan bahwa Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP tidak ingin melihat anomali yang terjadi pada Pilpres 2024 terulang kembali pada pilkada mendatang. Dia menyoroti pentingnya integritas dalam proses pemilu, menghindari campur tangan aparatur negara yang tidak adil.
"Jangan ada lagi aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan satu-dua calon yang lain. Biarlah kemudian pilkada ini memang yang diadu adalah tim pemenangan masing-masing, kemampuan partai politiknya. Jangan kita diadu dengan aparatur negara yang sama-sama kita biayai bersama-sama, itu tidak fair (adil)," ujarnya.
