Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Nusa Tenggara Barat (NTB) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pencegahan, Penegakan Hukum dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal yang ditandatangani langsung Pemerintah Provinsi NTB, Kepolisian Daerah, Kementerian Hukum dan HAM dan BP2MI, Selasa (27/06).
Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, banyak kasus pekerja migran ilegal dan perdagangan manusia yang berawal pula dari minimnya pengetahuan dan akses pekerja ke luar negeri dan perlu penanganan khusus untuk menyelesaikannya.
"Untuk itu, perlu penanganan yang komprehensif mulai dari hulu dan kesadaran kita semua untuk mulai menangani persoalan buruh migran dengan pendekatan kemanusiaan," katanya.
Sementara itu, Kapolda NTB Djoko Perwanto mengatakan, MoU ini adalah langkah penting dan strategis agar banyaknya kasus pekerja migran dan perdagangan manusia ynag terjadi menjawab persoalan penanganan yang ada.
"Kita akan mulai dari desa dan lingkungan masyarakat terkecil. Polda juga memiliki sumberdaya dan fasilitas serta program yang dapat sejalan dengan MoU ini," katanya. ***
