Pemkot Bima Jajal Kerjasama Dengan Investor Korsel Buat Penyulingan Air Laut Jadi Air Siap Minum

Ketika usai dilantik pada 19 September lalu di Mataram, arim nergemu dengan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB dan bakl membantu menyiapkan anggaran untuk pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus dibentuk terlebih dahulu Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD).

"BPPW siap membantu kita. Karena untuk membangun infrastruktur instalasi air minum ini butuh dana besar sekitar Rp800 miliar. Kita tidak punya dana sebesar itu, makanya butuh alokasi dari APBN," kata Rum.

Jikalau PDAM tidak bisa, arah PJ Guber NTB untuk membetuk UPTD Air Minum di bawah Dinas PUPR.

"Oleh karena itu kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Pj Gubernur NTB untuk pembentukan UPTD Air Minum di bawah Dinas PUPR. Jadi dia ini mandiri nantinya mengelola air di Kota Bima, karena 70 persen pelanggan PDAM itu ada di Kota Bima, bukan di Kabupaten Bima," katanya dilansir dari Antara. ***