Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mengecam rencana Pemerintah Provinsi yang mengalokasikan Rp40 miliar untuk merehabilitasi Kantor Gubernur NTB.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD NTB, Ruslan Turmudzi, Pj Gubernur NTB seharusnya lebih fokus pada tugas utamanya, seperti menurunkan angka stunting, menjaga kondisi APBD, dan mengawal proses demokrasi, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024.
"Pj Gubernur NTB sebaiknya fokus dengan tugas wajibnya, yakni menurunkan angka stunting, menyehatkan kondisi APBD, dan mengawal proses demokrasi, yakni Pilkada Serentak 2024," ujarnya di Mataram, Kamis.
Ruslan menilai alokasi anggaran sebesar Rp40 miliar untuk merehabilitasi kantor gubernur tidaklah mendesak, terutama di masa pemerintahan yang bersifat transisi dan belum definitif.
Ia juga menekankan bahwa fokus Pj Gubernur seharusnya pada tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh pemerintah pusat, bukan pada proyek rehabilitasi kantor yang belum masuk dalam skala prioritas saat ini.
Politisi senior ini menyatakan bahwa anggaran yang diusulkan untuk rehab kantor akan lebih baik dialokasikan untuk menangani urusan wajib Pemprov, seperti pemeliharaan jalan provinsi, penyediaan air bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan pemeliharaan jalan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.
Hal ini diyakininya sebagai langkah yang lebih produktif dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, ketimbang merehab kantor Gubernur NTB.
Ruslan juga menyoroti pentingnya tindak lanjut dari penyerahan dua Pelabuhan Pengumpan Regional di Kabupaten Lombok Utara kepada Pemprov NTB.
Menurutnya, hal ini lebih urgen karena dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), lebih daripada membangun kantor gubernur.
Harusnya fokus haruslah pada kebutuhan mendesak dan pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat.
