Network
BERITA MANDALIKA - Isu HIV/AIDS menjadi permasalahan kesehatan masyarakat tidak hanya di Indonesia tetapi dunia.
Kasus HIV/AIDS di Indonesia menjadi kasus yang diupayakan untuk bisa tereliminasi. DimanaKementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan eliminasi AIDS pada tahun 2030 mendatang. Komitmen tersebut dalam target 95-95-95 yakni 95% pertama ODHIV mengetahui status HIV, 95% kedua ODHIV mendapatkan terapi obat ARV, 95% ketiga semua ODHIV yang dapat obat ARV mengalami penurunan viral load.
Sejumlah langkah telah disusun Kemenkes bersama pemangku kepentingan terkait diantaranya menerbitkan RAN Eliminasi HIV AIDS, Perluasan akses pencegahan, layanan diagnosis HIV dan pengobatan ART dan infeksi oportunistik, menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait serta melakukan inovasi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan IMS.
“Usaha yang kita lakukan secara komprehensif ini berdasarkan status kesehatan orang-prang tersebut. Ini membuat kita tidak melakukan diskriminasi dan mengutamakan Hak Asasi Manusia agar semua ODHA mendapatkan akses yang baik di bidang kesehatan,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dikutip beritamandalika dari laman reesmi kemenkes
upaya terus eliminasi HIV AIDS, namun capaian eliminasi HIV AIDS di Indonesia masih jauh dari target.
Jumlah tertentu dari jumlah penyebab yang menghambat upaya eliminasi HIV AIDS di Indonesia, antara lain fasyankes yang mampu melakukan skrining HIV belum serta meratanya kesadaran ODHIV dalam melakukan pengobatan ARV.
Dari target triple 95%, dilaporkan baru ada 75% ODHA yang mengetahui status HIV, dan baru 39,6% ODHIV yang mendapatkan obat ARV dan baru 32,4% ODHIV yang mendapatkan ARV mengalami penurunan viral load.
Masih rendahnya target eliminasi ini, menurut wamenkes juga dipengaruhi stigma masyarakat, petugas kesehatan maupun luas terhadap ODHIV. Minimnya dukungan dari orang-orang sekitar yang turut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan ODHIV dalam melakukan pengobatan ARV.
Padahal orang dengan HIV tentu memerlukan dukungan untuk tidak dihentikan karena pengobatan tanpa indikasi medis dan tetap semangat dengan ARV, tetap dapat berkarya dengan baik.
Kementerian Kesehatan memiliki komitmen dalam upaya agar stigma dan diskriminasi pada pasien HIV AIDS dengan menjamin hak asasi manusia termasuk orang dengan HIV, serta menerapkan kebijakan untuk meningkatkan akses pelayanan pada HIV harus terintegrasi secara komprehensif dan bermutu.
