Network
Hal tersebut juga kerap disampaikan Presiden Joko Widodo dalam setiap kesempatan bahwa kita semua harus bekerjasama untuk menciptakan generasi unggul untuk Indonesia maju.
“Stunting sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan karena dampak dari stunting adalah kemampuan intelektual yang di bawah standar. Hal tersebut akan menjadi masalah besar, ketika Indonesia tengah menikmati manisnya bonus demografi namun di sisi lain prevalensi stunting masih diangka 24.4%. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak swasta yang telah membantu BKKBN dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dari hulu hingga hilir, diantaranya intervensi prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan kepada anak-anak Indonesia,” jelas Dokter Hasto.
Sedangkan Mission Director USAID, Jeffery P. Cohen menyambut baik bergabungnya para mitra BKKBN dalam percepatan penurunan stunting. Menurutnya, program stunting tidak akan bisa berjalan jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Namun melalui sinergi dan bantuan dari pihak swasta maka program percepatan penurunan stunting akan bisa mencapai target 14% pada 2024 mendatang.
“Saya berharap dapat memperluas kemitraan. Saya tidak sabar Indonesia menuju kemandirian. Kami menghormati mitra sektor swasta tidak hanya bisnis tapi perubahan sosial bagi masyarakat,” ujar Jeffery.
Menurut definisi dari World Health Organization (WHO), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak sebagai akibat dari dari gizi buruk, infeksi berulang, serta stimulasi psikososial yang tidak memadai.
Tingginya angka stunting menjadi permasalahan mendasar yang membutuhkan perhatian, di mana nantinya dapat berpengaruh terhadap kualitas generasi produktif di masa mendatang.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SGSI) 2021, tingkat prevalensi stunting telah menunjukkan penurunan dari 27,7% menjadi 24,4%. Walaupun demikian, pemerintah Indonesia menargetkan angka prevalensi stunting dapat diturunkan hingga 14% di tahun 2024.
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 72 mengenai Percepatan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum yang diperlukan dalam berbagai upaya terkait.***
