Ketua Komisi II DPRD NTB Meminta Pemprov NTB Fokus Atasi Kemiskinan

Meski pandemi melanda, namun kondisi keuangan kala iu cenderung normal dan muali terasa di tahun 2021.

"Nah, begitu 2022 mulai terasa, karena dana masih banyak digunakan untuk penanganan COVID-19. Tahun 2023 kita tetap posisi pemulihan," katanya dilansir dari Antara.

Menurutnya di tahun 2022 Pemprov masih kesulitan mengeluncurkan dana lebih untuk menangani kemiskinan. Anggaran yang dikucurkan saat itu hanya sekitar 13 persen saja.

"Besar anggaran dibutuhkan untuk sekian digit penurunan kemiskinan. Keadaan memang tidak memungkinkan waktu itu," katanya.

Meski saat ini berada di akhir masa jabatan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah kondisi kemiskinan bakal tetap menjadi fokus DPRD NTB.

Ia pun berencana untuk menyandingkan data yang pegang DPRD NTB saat ini dengan data yang dimiliki Pemprov NTB.

"Kita akan padukan data yang kita pegang dengan data yang dibawa mereka nanti," katanya. ***