Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengajak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam Program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) yang bertujuan mencapai nol rumah kumuh pada tahun 2035.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Lalu Agus Supriadi, menyatakan keyakinannya bahwa dengan melibatkan anggota DPRD, program ini memiliki peluang besar untuk sukses.
Ia mengusulkan agar 40 anggota DPRD mengalokasikan dana pokok-pokok pikiran (pokir) mereka untuk pemugaran 5 unit RTLH setiap tahun. Hal ini diharapkan akan membantu mencapai target kota bebas rumah kumuh pada tahun 2035.
"Kalau 40 anggota DPRD saat ini masing-masing setiap tahun mengalokasikan dana pokir (pokok-pokok pikiran) untuk pemugaran 5 unit RTLH, kami yakin target Mataram bebas rumah kumuh tahun 2035 bisa tercapai," Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram Lalu Agus Supriadi di Mataram, Jumat (20/10).
Menurut data terakhir yang ada hingga Januari 2022, terdapat sekitar 1.000 unit rumah kumuh di Mataram. Namun, melalui sejumlah program pemugaran yang dilaksanakan pada tahun 2023, jumlah rumah kumuh tersebut telah terus berkurang.
Program pemugaran ini melibatkan berbagai pihak, termasuk program Kementerian PUPR RI dengan alokasi anggaran Rp1,5 miliar untuk pemugaran 22 unit rumah di Kelurahan Kebon Sari Ampenan, serta dana pokir DPRD 2023 yang mencakup 17 unit pemugaran. Selain itu, Baznas Kota Mataram juga ikut serta dengan lebih dari 20 unit pemugaran.
Supriadi mengungkapkan bahwa hingga saat ini, proses verifikasi RTLH masih berlangsung, sehingga data terbaru tentang jumlah rumah kumuh belum bisa disampaikan secara pasti.
Verifikasi rumah kumuh tahun 2023 dilaksanakan di tujuh kelurahan, dan tahun sebelumnya telah dilakukan di sepuluh kelurahan, terutama di kelurahan yang padat penduduk dan memiliki banyak keluarga pra sejahtera.
Proses verifikasi ini bisa memengaruhi jumlah rumah kumuh di Mataram. Rumah-rumah yang sebelumnya dianggap tidak layak, kini mungkin sudah layak, dan sebaliknya. Sehingga, data pasti tentang jumlah sisa RTLH di Mataram akan disampaikan setelah proses verifikasi selesai seperti dilansir dari Antara. ***
