Network
BERITA MANDALIKA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengungkap pemerintah daerah masih sedikit menyerap anggarannya untuk penurunan stunting.
Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto menyebutkan hingga Juli 2022 penyerapan anggaran untuk percepatan penurunan stunting melalui bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) masih rendah, hanya mencapai enam persen.
"Padahal anggaran tersebut semestinya digunakan untuk upaya percepatan penurunan stunting," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat 15 Juli 2022.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan penyerapan anggaran BOKB memang perlu didorong dari pemerintah pusat.
Dia mencontohkan seperti di Kabupaten Nias Utara penyerapan anggaran hanya mencapai lima persen.
Akan tetapi setelah BKKBN intens berkomunikasi, dua minggu kemudian penyerapan anggarannya menjadi 34 persen.
Selain itu Hasto juga menjelaskan lima pilar dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Pilar pertama adalah peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian dan Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
Pilar pertama ini dilaksanakan diantaranya dengan pembentukan tim percepatan penurunan stunting yang saat ini sudah tersebut di 34 provinsi dan seluruh TPPS dibentuk di tingkat kabupaten/kota.
Sedangkan untuk TPPS yang sudah dibentuk BKKBN 93,3 persen di seluruh kecamatan di Indonesia dan 95,2 persen di tingkat desa.
Kedua menurut Hasto adalah peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
Pilar ketiga adalah konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitive di kementerian dan Lembaga, serta pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
Selanjutnya untuk pilar keempat adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
Pilar kelima yang disampaikan Hasto adalah penguatan dan pengembangan system, data, informasi, riset, dan inovasi.
"Kelima pilar itu sudah dilaksanakan oleh BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting," ucapnya.***
