Network
BERITA MANDALIKA - Rapar Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjadi heboh dengan kritikan Anita Jacoba Gah, salah satu anggota Komisi X DPR RI dianggap tak becus mengurus gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Anita Politikus partai Demokrat asal NTT menganggap Nadiem merasa bangga dengan tepung tangan dari pemimpin negara-negara di PBB sedangkan masyarakat berderai air mata dengan anggaran yang tak menentu
“Bagi kami tidak bisa tepuk tangan saat ini, karena masih banyak persoalan-persoalan masyarakat meneteskan air mata dengan anggaran yang terus berubah-ubah dengan banyak alasan program, hingga kami tahu laporan penyesuaian program ini itu hingga ada selisih anggaran berkisar 7T?,” kata Anita seperti dikutip Beritamandalika.com dari YouTube Komisi X DPR RI Channel.
Menurutnya, Nadiem tidak melihat kesedihan masyarakat dengan keputusan yang diambil soal PPPK.
"Mungkin Mas menteri terlalu pintar, tapi kami DPR tidak bodo-bodo amat, karena kami merasakan kesedihan rakyat."
Hal yang harus dipikirkan oleh Nadiem, menurut Anita soal urusan perut para guru yang tidak bisa dinegosiasi ketika lapar dan tidak harus bangga dengan tepuk tangan dari PBB.
"Sementara kami sudah dikeluarkan dari sekolah, anak istri kami harus makan apa? Itu yang harus Mas menteri pikirkan, tidak harus bangga dengan tepuk tangan dari PBB,” katanya.
"Apa yang Mas Menteri bisa bangga mendapatkan tepuk tangan PBB di luar negeri, tetapi tidak dengan kami. Apa yang harus kami apresiasi sedangkan banyak para guru sedang menangis," katanya.
Anita mempertanyakan kepada Nadiem tentang inovasi yang bakal dilakukan untuk mengatasi masalah ini.
"Apa kira-kira inovasi sebagai solusi dari tim khusus Nadiem untuk menanggulangi ini? Lantas apa gerangan inovasi yang sudah dihasilkan oleh shadow team 400 orang, apa yang harus dibanggakan Mas Menteri tersebut bagi guru?" ujar seperti dikutip dari DeskJabar.com.
Walaupun guru-guru sudah diangkat menjadi guru PPPK namun belum usai persoalan karena mereka belum juga digaji dan mengadu kepada DPR RI.
"Sehingga mereka yang sudah diangkat PPPK ada yang belum juga digaji dan akhirnya mereka mengadu mana gaji kami?"
"Apakah Mas Menteri tahu itu?" ujarnya.***
