BERITA MANDALIKA - Indonesia dan Malaysia akhirnya membuat Nota Kesepahaman baru untuk penempatan dan perlindungan pekerja migran kembali.
Terbukti, Indonesia dan Malaysia mengirim menteri masing-masing untuk menandatangani pernyataan bersama terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran itu.
Diketahui, penandatanganan Nota Kesepahaman baru dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini, 1 Agustus 2022.
Dengan penandatangan itu, Indonesia akan memulai kembali mengirim pekerja migran ke Malaysia, setelah sempat dihentikan karena adanya pelanggaran kesepakatan.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida dalam pernyataan terbaru, dikutip beritamandalika.com dari Antara News.
Lebih lanjut, Menaker Ida memastikan Nota Kesepahaman yang baru telah sepenuhnya memuat One Channel System (OCS).
Ini berarti, Indonesia dan Malaysia hanya menyepakati OCS sebagai satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan pekerja migran.
Kemudian nantinya, OCS ini akan terintegrasi sistem daring yang dikelola perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring milik Departemen Imigrasi Malaysia.
Selain itu, Malaysia telah menyatakan akan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman baru itu.
Dalam kesempatan itu, Menaker Ida juga menilai kedua pihak sepakat memastikan norma dan prosedur berjalan sesuai Nota Kesepahaman.
Untuk penerapannya, disebutkan akan ada proyek percontoh selama tiga bulan hingga sistem OCS digunakan secara penuh.
"Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," ujar Ida Fauziyah mengakhiri pernyataan.
Dengan demikian, penandatanganan Nota Kesepahaman adalah bukti Indonesia dan Malaysia kerja sama memerangi perdagangan orang, yang melibatkan pemangku kepentingan di negara masing-masing.***