Pembagian Lahan Milik Pemerintah Timbulkan Konflik, Masyarakat Kirim Surat Terbuka untuk Presiden

- 28 Juli 2022, 21:33 WIB
Polisi secara perlahan menguak kasus penembakan yang diotaki Kopda Muslimin atau Kopda M kepada istrinya sendiri, Rina Wulandari.
Polisi secara perlahan menguak kasus penembakan yang diotaki Kopda Muslimin atau Kopda M kepada istrinya sendiri, Rina Wulandari. /Pixabay/QuinceCreative/

BERITA MANDALIKA - Tokoh budaya nasional Acil Bimbo meminta pemerintah pusat untuk ikut andil dalam menyelesaikan masalah terkait KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus).Terlebih pembagian lahan milik pemerintah ini menimbulkan konflik.

"Ini hutan begitu besar, apakah masyarakat sudah tahu atau belum. Bagaimana kalangan intelektual dalam menanggapi masalah ini, apakah mereka ini peduli atau tidak," kata Acil saat mengunjungi Kantor Pikiran Rakyat, di Jalan Asia Afrika baru-baru ini.
Menurut Acil, sebagai bagian dari masyarakat, dia juga mempertanyakan perhatian masyarakat terkait hutan ini.
"Perhatian sudah kurang, tanggung jawab sudah kurang, apalagi cinta dan pengabdian, apakah kita akan diam terus?" katanya.
Acil juga beranggapan, Indonesia ini seharusnya sudah maju karena telah merdeka 77 tahun. Namun, kenyataannya tidak demikian.
"Saya ingin tahu apakah pembagian lahan tidak beraturan ini ada reaksi dari orang Sunda atau tidak. Jika tidak, saya pun tidak aneh, karena orang Sunda mah dikepret ku receh ge kupat-kepot," katanya.
Acil pun mengajak orang Sunda untuk memikirkan desa- desa di sekitarnya. Hanya, isu tentang desa ini dianggap kurang laku di masyarakat.
Desa ini pun seperti diketahui erat kaitannya dengan hutan.
"Oleh karena itu, kami akan mengirimkan surat terbuka kepada presiden. Mudah-mudahan dengan adanya tanggapan dari presiden maka permasalahan bagi-bagi lahan ini bisa terselesaikan," katanya.
Acil pun berharap, agar isu pembagian lahan yang belum disempurnakan ini bisa menggelinding terus.
Harapannya agar ada jalan keluar terbaik bagi masa depan lahan hutan yang diperuntukkan bagi anak cucu kita di masa datang.
Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa, menambahkan posisi FPHJ tak anti terhadap reforma agraria. Tetapi, Eka menolak jika lahan hutan Jawa menjadi objek dari reforma agraria.
Terlebih, banyak lahan terlantar dan lebih cocok dijadikan objek reforma agraria dari pada hutan yang sekarang menjadi penyeimbang ekosistem dan sumber kehidupan bagi warga sekitar.***

 

Editor: Abdul Karim

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah