Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dihadapkan pada dua konflik agraria yang mencuat. Pertama, terkait pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang.
Warga Kendeng telah memprotes sejak Mei 2014, mengkhawatirkan kerusakan ekosistem pegunungan karst dan dampak terhadap mata pencaharian mereka.
Pada 2015, Mahkamah Agung membatalkan izin pembangunan pabrik. Ganjar merespons dengan menerbitkan izin baru, memicu protes dan moratorium pemerintah. Meski demikian, penambangan semen masih berlanjut, menyisakan keluhan warga yang terdampak.
Konflik kedua muncul terkait penolakan warga terhadap penambangan batu andesit dan pembangunan Bendungan Bener di Wadas, Kabupaten Purworejo, pada awal 2022. Video represi aparat terhadap warga memicu kontroversi. Ganjar turun tangan, meminta maaf dan berdialog, menghasilkan sebagian warga bersedia melepaskan tanahnya.
Meski Ganjar telah mengikuti instruksi moratorium dan menyatakan mencabut izin di Kendeng, protes masih terus berlanjut. Di Wadas, meskipun ada kemajuan dengan sebagian warga melepaskan tanah, konflik belum sepenuhnya mereda. Pada Juli lalu, warga Wadas bahkan melakukan unjuk rasa di rumah relawan Ganjar di Jakarta Pusat.
Ganjar menegaskan komitmennya terkait dampak lingkungan dan mencatatkan langkah konkret. Terkait Pembangunan pabrik semen, ia mencabut izin dan mengikuti moratorium pemerintah pusat. Untuk konflik di Wadas, Ganjar telah memberikan ganti rugi dan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.
Meski demikian, keterlibatan dan solusi yang komprehensif masih diperlukan untuk menuntaskan kedua konflik tersebut.
Namun ketika didapuk jadik Pasangan Calon Presiden dengan Mahfud MD sebagai wakilnya, visi-misi mereka yang bertajuk "Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari," keduanya mengedepankan komitmen terhadap lingkungan hidup yang masih dipertanyakan.
Ada enam poin utama dalam visi-misi mereka:
