Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Dalam rangka mengamankan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Inspektur Jenderal Polisi Raden Umar Faroq, mengumumkan penurunan minimal 8.000 personel polisi di wilayah tersebut.
Penurunan personel tersebut diumumkan setelah kegiatan deklarasi damai Pemilu 2024 yang digelar di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB, Mataram, pada Rabu. Irjen Pol. Umar Faroq menegaskan bahwa personel tersebut akan terlibat dalam mengamankan seluruh kegiatan yang terkait dengan Pemilu 2024, termasuk pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan distribusi logistik pemilu.
"Sesuai perintah tegas Kapolri, kami harus tetap netral. Kalau pun ada yang melanggar, ada sanksi disiplin yang menunggu," kata Irjen Pol. Umar Faroq di Mataram, Rabu (15/11).
Pentingnya netralitas dalam menjalankan tugas pengamanan, Irjen Pol. Umar Faroq memastikan bahwa isu anggota kepolisian terlibat dalam pemasangan atau penurunan baliho milik kontestan Pemilu 2024 adalah hoaks.
Dia menegaskan bahwa isu tersebut merupakan upaya kontra intelijen yang tidak akan mempengaruhi semangat Polri.
Deklarasi Pemilu 2024 damai yang diselenggarakan di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB bertujuan mencapai kesepakatan bersama dengan seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi politik. Semua elemen, termasuk penyelenggara (KPU), pengawas (Bawaslu), aparat pengamanan (TNI, Polri), dan seluruh kontestan partai politik, telah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu dengan damai.
Pemilu 2024 diharapkan berlangsung dengan lancar dan aman berkat keterlibatan personel polisi yang banyak dan komitmen bersama untuk menjaga netralitas serta menciptakan iklim demokrasi yang kondusif. ***
