Network
Dirinya mengakui akibat defisit dan utang tersebut, proyek tahun 2023 di Dinas PUPR belum ada satu pun yang dieksekusi.
Kecuali proyek jembatan di Bima dan Midang, Lombok Barat yang anggarannya sekitar Rp68,4 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023.
"Proyek tahun 2023 belum ada yang jalan. Kami akan minta para kontraktor menggunakan modal sendiri dulu untuk mengerjakan proyek, setelah selesai tinggal ajukan pembayaran," katanya.
Baca Juga: Demi Keamanan, Benda Pusaka Kerajaan Lombok Disarankan Disimpan di Museum Jakarta
Rum menambahkan, total anggaran diberikan ke Dinas PUPR di APBD murni 2023 baik Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) maupun DAK sebesar Rp446 miliar, termasuk untuk pembayaran sisa utang tahun 2022.
"Kalau sumber PAD sebesar Rp215 miliar untuk Dinas PUPR. Tapi, ini juga masih menunggu penyelesaian utang dulu," ujarnya.
Oleh karena itu melihat kondisi, pihaknya tidak berani janji terkait penyelesaian utang tersebut bisa diselesaikan tahun 2023 ini karena semua itu tergantung BPKAD selaku eksekutor keuangan.
"Meskipun sudah dianggarkan tahun 2023 untuk pembayaran utang. Kami tetap mengajukan SPM, tapi realisasi atau tidaknya tergantung BPKAD, tapi kami harapkan sebelum bulan September ini sudah tuntas," tutupnya.***
