Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menggarisbawahi pentingnya reformasi keuangan partai politik dalam upayanya untuk memerangi potensi tindak pidana korupsi di ranah politik.
Anies berbicara dalam acara UI-Indonesia Investment Summit di Jakarta pada Selasa lalu, di mana ia menyoroti masalah pembiayaan partai politik yang belum diatur dengan baik.
"Reformasi terkait pembiayaan kegiatan politik itu yang perlu jadi agenda reformasi. Kita tahu partai politik itu harus dibiayai agar dapat berjalan," kata Anies saat menjadi pembicara dalam acara UI-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Selasa (24/10).
Menurut Anies, ketidaktransparan dalam pembiayaan partai politik bisa mengakibatkan beratnya beban biaya partai ditanggung oleh individu-individu yang terlibat dalam politik. Hal ini dapat merangsang munculnya kepentingan pribadi dan godaan untuk mengembalikan modal politik, yang berpotensi memicu tindak pidana korupsi.
"Apakah negara membiayai separuhnya? Dan itu akan menjadi bagian diskusi ke depan," tambah Anies, mengindikasikan bahwa ada kemungkinan negara harus ikut berperan dalam pembiayaan partai politik.
Anies Baswedan juga menegaskan bahwa reformasi pembiayaan partai politik seharusnya menjadi agenda nasional, mengingat pentingnya peran partai politik dalam proses demokrasi. Seperti halnya media, partai politik memerlukan dana untuk menjalankan operasional mereka dan berinteraksi dengan masyarakat.
Kendati masih sebagai bakal calon presiden, Anies Baswedan telah membuat isu reformasi keuangan partai politik sebagai salah satu prioritasnya, dengan harapan meminimalisir peluang terjadinya tindak korupsi dalam dunia politik Indonesia seperti dilansir dari Antara. ***
