Network
Tom Andrews selaku perwakilan PBB untuk situasi di Myanmar, mengatakan bahwa dia tidak beri akses untuk mengunjungi tempat penahanan para pengungsi Myanmar saat berkunjung ke Malaysia.
Selain itu, dia juga tidak mendapat tanggapan atas beberapa surat yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk pertemuan.
"Saya sangat prihatin dengan laporan bahwa ratusan anak mungkin berada di fasilitas ini, termasuk anak-anak korban perdagangan manusia. Anak-anak tidak boleh ditempatkan di fasilitas penahanan migrasi," ujar Andrews.
Pengungsi Rohingya di dekat Kuala Lumpur juga mengajukan keluhan serupa tentang perlakuan mereka selama dalam tahanan, yang sebagian besar sesuai dengan apa yang diterbitkan oleh Koalisi Buruh Migran Berdaulat dalam laporannya.
Pengungsi Rohingya Abdul Qahhar, yang ditahan selama dua tahun, mengatakan para tahanan hanya diperbolehkan satu set pakaian sepanjang waktu mereka di tempat penahanan.
"Saya melihat satu orang dipukuli petugas imigrasi karena memiliki dua kaos," katanya saat dihubungi.
Awal tahun ini, kondisi yang diduga mengerikan di sebuah pusat penahanan di negara bagian utara Kedah memicu kerusuhan yang menyebabkan lebih dari 520 orang keluar dari tempat tersebut.
Sementara sebagian besar ditangkap kembali, enam orang termasuk dua anak-anak, tewas ketika mencoba menyeberangi jalan raya enam jalur.
Jerald Joseph, mantan komisaris Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam), mengatakan organisasi itu telah menerima pengaduan rutin tentang dugaan penyiksaan yang dilakukan di dalam tempat penahanan imigrasi.
"Otoritas Malaysia di masa lalu percaya bahwa mencambuk tahanan akan menghalangi mereka yang memasuki negara itu tanpa dokumen," kata Jerald.***
