Pakar: Program KTP Sakti Ganjar-Mahfud Cegah Bansos Salah Sasaran

- 24 Desember 2023, 15:37 WIB
KTP Sakti Ganjar Mahfud
KTP Sakti Ganjar Mahfud /

PIKIRAN RAKYAT MANDALIKA - Program KTP Sakti adalah salah satu program unggulan pasangan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud. KTP Sakti atau Satu Kartu Terpadu Indonesia merupakan lanjutan dari program kartu yang digagas Pemerintahan Jokowi. Program ini akan ditingkatkan oleh Ganjar-Mahfud dengan hanya satu kartu dengan nama KTP Sakti.

KTP Sakti dapat digunakan untuk mengakses semua layanan pemerintah dari pusat hingga daerah dan juga sebagai indetintas tunggal dalam menerima bantuan sosial (bansos).

Selama ini, bansos sering salah sasaran karena tidak validnya data warga. KTP Sakti akan mencegah bansos salah sasaran. Dengan KTP sakti, layanan publik akan menjadi lebih mudah dan serba cepat.

Program KTP Sakti Ganjar-Mahfud mendapat apresiasi dari pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah. Ia menyebut KTP Sakti merupakan solusi mencegah masalah bantuan sosial salah sasaran, karena bisa menyatukan semua kartu layanan publik yang telah direaliasikan oleh Pemerintahan Jokowi.

"Sudah semestinya (kartu-kartu program bansos Jokowi) itu disederhanakan menjadi satu kartu. Ada kartu macam-macam sehingga itu menyebabkan pemborosan," kata Trubus di Jakarta, Jumat 22 Desember 2023.

Selama ini, kata Trubus, bansos yang disalurkan oleh pemerintahan Jokowi mengharuskan penerimanya memegang beragam kartu. Kartu Indonesia Pintar, misalnya, harus dimiliki oleh sekitar 20 juta penerima bantuan.

Jokowi telah mengeluarkan banyak kartu seperti, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tani, dan Program Keluarga Harapan.

Trubus mengapresiasi rencana Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar Pranowo-Mahfud Md meluncurkan KTP Sakti.

Trubus menilai program KTP Sakti mesti berpatokan pada nomor induk kependudukan (NIK). Sebelum merancang KTP Sakti, pasangan Ganjar-Mahfud mesti membenahi seluruh data di kementerian dan lembaga yang sejauh ini masih mengedepankan egosektoral. ***

Editor: Abdul Karim

Sumber: berbagai sumber


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah