Network
MANDALIKA PIKIRAN RAKYAT - Hasil dari sebuah survei yang dilakukan oleh Peneliti Utama Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiyawan, mengungkapkan bahwa sekitar 33 persen pemilih muda di Jawa Timur menolak konsep politik dinasti.
Survei ini melibatkan 1.075 responden yang tersebar di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam periode 14-22 Oktober. Dalam hasil survei tersebut, 26 persen pemilih muda percaya pada politik dinasti, sementara 41 persen tidak peduli dengan isu ini.
Menurut Radius, politik dinasti adalah topik menarik dalam konteks demokrasi. Ini merujuk pada proses reorganisasi kekuasaan melalui model politik yang melibatkan pemilik modal, yang seringkali menghasilkan oligarki kekuasaan dan memengaruhi struktur sosial dan negara dalam demokrasi Indonesia.
"Hasilnya adalah para pemilih muda Jatim 26 persen percaya (pada politik dinasti), 33 persen tidak percaya atau menolak dan 41 persen tidak peduli. Survei ini dilakukan 14-22 Oktober terhadap 1.075 responden yang tersebar secara proporsional di 38 kabupaten atau kota di Jatim," kata Radius di Surabaya, Jumat (27/10).
Penting untuk dicatat bahwa pemilih muda di Jawa Timur, khususnya kelompok generasi Z dan milenial, mendominasi demografi pemilih menjelang Pemilu 2024, dengan 51 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di provinsi tersebut.
Radius menjelaskan bahwa ada tujuh alasan yang membuat pemilih muda Jawa Timur menolak politik dinasti. Pertama, 30,60 persen dari responden tidak percaya karena politik dinasti dinilai menghambat kaderisasi kepemimpinan.
Kedua, 28,00 persen tidak percaya karena kinerja calon pemimpin sebelumnya dinilai buruk dan tidak memberikan dampak positif terhadap pembangunan.
Selanjutnya, 27,00 persen responden tidak percaya karena politik dinasti dianggap menghambat fungsi check and balance antara eksekutif dan legislatif. Keempat, 25,10 persen tidak percaya karena politik dinasti cenderung bersifat diskriminatif terhadap minoritas politik.
Kelima, 24,00 persen responden tidak percaya karena kinerja pemimpin sebelumnya yang memiliki kedekatan dengan calon cenderung menyalahgunakan wewenang.
