Network
BERITA MANDALIKA - Pemerintah memiliki puluhan ribu aplikasi di Kementerian/Lembaga (KL) namun aplikasi-aplikasi tersebut tidak semuanya dipakai dengan secara benar atau multifungsi.
Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat berbicara dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin, 11 Juli 2022 kemarin, dan ditayangkan secara daring akun YouTube Bank Indonesia.
Sri Mulyani menyebut, ribuan aplikasi yang tidak digunakan dengan secara benar itu malah membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien karena tidak bisa beroperasi secara multifungsi.
"Bayangkan kita punya 24.000 aplikasi dan setiap kementerian/lembaga itu itu punya 2.700 punya database sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani.
"Tapi aplikasi ini justru membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien, karena banyak aplikasi yang tidak bisa beroperasi secara multifungsi," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah, ujar Sri Mulyani akan melakukan integrasi data (intergovernmental connection) yang disederhanakan dalam satu database. Penyederhanaan ini dinilai bisa menghemat biaya agar lebih efisien serta mengurangi risiko dari serangan cyber security.
"Jadi tidak setiap orang akan membuat aplikasi sendiri yang tidak interoperable, tapi mereka akan jadi lebih coordinated," ujarnya.
"Tentu kita juga harus memperhatikan keamanan, karena beberapa kali, beberapa site juga terkena serangan hacker ke berbagai site pemerintah sangat sering," ujar Sri Mulyani.
"Apalagi sekarang kita sudah menerapkan digital signature. Kita semuanya secara elektronik tapi keamanannya harus dijaga. Biaya operasi pemerintah menurun, jadi pembelian ATK turun, tapi sekarang biaya internet naik, tapi itu jauh lebih efisien dan jauh lebih aman," katanya.***
